Berbulan bulan dua tersangka utama korupsi KPK masih buron .Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat menangkap dua tersangka korupsi utama yang masih berkeliaran, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku yang berkuasa, beberapa bulan setelahnya. agen antigraft menyebut mereka tersangka dalam dua kasus terpisah.

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan upaya untuk menemukan keberadaan kedua tersangka itu tidak berhasil.

“Kami telah mencari di 13 lokasi yang diindikasikan sebagai lokasi mereka, tetapi kami belum mendapatkan hasil,” kata Nurul, Jumat.

Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember karena dituduh menerima suap sebesar Rp 46 miliar (US $ 3,2 juta) sehubungan dengan tiga kasus yang ditangani oleh pengadilan tertinggi negara tersebut antara 2011 dan 2016.

Harun Masiku, sementara itu, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Januari dalam kasus suap yang melibatkan partai yang berkuasa, PDI-P, diduga terkait dengan upayanya untuk mendapatkan kursi sebagai anggota parlemen di DPR. KPK juga telah menunjuk Komisaris Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Nurul mengatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya mengambil jalur sendiri dengan tidak menggunakan metode komunikasi seperti ponsel, yang semakin mempersulit proses pencarian.

Nurul juga mengatakan KPK tidak menemukan indikasi mereka disembunyikan, tetapi menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang metode pencarian KPK dan lokasi yang telah dicakup. Dia menegaskan bahwa badan antigraft akan terus mencari tersangka.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, yang juga seorang politisi senior PDI-P, mendapat kecaman, ketika publik dan para ahli mengecamnya atas dugaan penutupan setelah Direktorat Jenderal Imigrasi, yang kementeriannya awasi, merilis informasi yang Harun miliki melarikan diri ke Singapura dan bahwa dia masih berada di luar negeri ketika dia ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan diketahui bahwa Harun telah berangkat ke Singapura pada 6 Januari dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari sebelum KPK menetapkannya sebagai tersangka pada hari berikutnya. Pengungkapan memicu pemecatan Ronnie Sompie, direktur jenderal imigrasi, dan pembentukan tim pencari fakta khusus yang akhirnya menyalahkan kesalahan dalam database imigrasi untuk informasi palsu yang diberikan mengenai keberadaan Harun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *